tag:blogger.com,1999:blog-20125159371604200462024-02-20T07:55:02.295-08:00Berita PolitikBMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.comBlogger9125tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-85697235590178612612011-01-25T14:44:00.000-08:002011-01-25T14:45:06.486-08:00Transaksi Politik di Indonesia Kelewatan<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPksvtEzasGnhHoy-Zo-Ei2il_3e9Ngcf2G-0zjUMJ4AIEWKYZ1LGhGh-zsItLkAienXiw38viflww95ZYIHMhqbr76EJkDYnlONT9-slZlXV3ITaBy-U_-RjaoTIYhycI3NJNyIJUl2jY/s1600/anhar+gong1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPksvtEzasGnhHoy-Zo-Ei2il_3e9Ngcf2G-0zjUMJ4AIEWKYZ1LGhGh-zsItLkAienXiw38viflww95ZYIHMhqbr76EJkDYnlONT9-slZlXV3ITaBy-U_-RjaoTIYhycI3NJNyIJUl2jY/s200/anhar+gong1.jpg" width="188" /></a></div><div style="text-align: justify;">Guru Besar Universitas Indonesia Prof Anhar Gonggong mengatakan, tradisi transaksi dalam politik di Indonesia sudah kelewatan dan tidak lagi menunjukkan politik yang berwawasan kebangsaan. "Transaksi dalam politik biasa, tetapi di Indonesia sudah kelewatan," katanya dalam dialog "Wawasan Kebangsaan Pancasila" di Aula Martabe Pemprov Sumut di Medan, Senin malam (24/1).</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Dialog itu diselenggarakan Lembaga Penggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB), Alumni Lemhannas Komisariat Wilayah Sumut, Yayasan Nabil dan Pemprov Sumut. Anhar Gonggong yang lebih dikenal sebagai sejarawan itu mengatakan, banyaknya masalah yang melanda bangsa Indonesia karena sebagian besar elite politik nasional tidak lagi menunjukkan perilaku yang berwawasan kebangsaan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ironisnya lagi, katanya, sebagian besar elite politik nasional itu juga tidak pernah menjalankan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang sesuai dengan Pancasila. Sebagian kelompok, lanjut dia, selalu merasa paling benar dan paling hebat sehingga berupaya untuk menafikan kebenaran pihak lain. "Republik ini `celaka` karena Pancasila tidak dijalankan dengan benar," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sejarawan senior itu menambahkan, kurangnya wawasan kebangsaan Pancasila di kalangan politisi nasional dapat dilihat dari banyaknya transaksi kepentingan. Memang dalam politik, hal itu tidak dapat dihindari karena berbedanya kepentingan yang muncul di kalangan anak bangsa. Namun seharusnya, transaksi politik itu tidak mengaburkan kebenaran serta tujuan utama berbangsa dan bernegara yakni untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dalam faktanya, transaksi politik yang terjadi justru menafikan dua hal tersebut karena hanya bertujuan untuk mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. "Dalam politik memang selalu ada transaksi, tetapi di kita (bangsa Indonesia) kelewatan," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyebutkan, kondisi yang berkembang dewasa ini seharusnya mendorong semua pihak agar mengkaji ulang wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang Pancasila. (Ant)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tvone.co.id </div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-37891908430452865882011-01-21T11:49:00.000-08:002011-01-21T11:50:19.881-08:00Bambang Soesatyo: Satgas Lebih Prioritaskan Agenda Politik<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://media.tvone.co.id/uploads/image/25072010/25072010_bambang_soesatyo_%28VIVA%29.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://media.tvone.co.id/uploads/image/25072010/25072010_bambang_soesatyo_%28VIVA%29.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;">Anggota Komisi I DPR RI (bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kepolisian), Bambang Soesatyo menyatakan, sudah terbukti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lebih memprioritaskan agenda politiknya, bukan memerangi mafia hukum serta mafia pajak. <br />
<br />
"Maka, sudah cukup alasan bagi Presiden untuk membubarkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH)," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis. </div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Bambang Soesatyi lalu membeberkan, bukti Satgas PMH lebih memprioritaskan agenda politiknya terungkap dari pengakuan dan keluh kesah Gayus Halomoan Tambunan. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Gayus mengeluh dan minta agar kasusnya tidak dijadikan alat politik. Gayus juga membantah bertemu Aburizal Bakrie (Ical) di Bali. Bahkan isterinya diintimidasi untuk membuat pengakuan palsu telah bertemu Ical," ungkapnya lagi. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bagi Bambang Soesatyo dkk di Partai Golkar, semua pengakuan Gayus Tambunan itu menjadi pembenaran atas tudingan selama ini. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Yakni, bahwa Satgas PMH merekayasa kasus Gayus sedemikian rupa, agar layak sebagai moncong senjata untuk membidik Ketua Umum DPP Partai Golkar," katanya. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bambang Soesatyo lalu mengharapkan, Presiden harus melakukan tindakan tegas kepada Satgas PMH untuk dua alasan. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Pertama, karena Satgas PMH jelas-jelas telah merusak dan menodai strategi penegakan hukum yang dicanangkan presiden," ujarnya. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Kedua, demikian Bambang Soesatyo, agenda politik Satgas PMH justru menjadi virus yang nyaris menimbulkan kerusakan permanen di tubuh Setgab Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">tvone.co.id </div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-8460413355106773652011-01-20T11:42:00.000-08:002011-01-20T11:43:11.091-08:00Priyo: Lingkaran Dalam Istana Tidak Steril<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://media.tvone.co.id/uploads/image/20012011/20012011_priyo_budi_santoso_1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://media.tvone.co.id/uploads/image/20012011/20012011_priyo_budi_santoso_1.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;">Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai lingkaran dalam istana tidak steril dan memiliki kepentingan terkait dengan pengakuan mafia pajak Gayus HP Tambunan yang merasa diintimidasi oleh Satgas Mafia Hukum. <br />
<br />
"Saya sedih sekali, saya kebetulan mendengarkan secara langsung pengakuan dari Gayus Tambunan terhadap lingkaran-lingkaran istana, Deny Indrayana dan seterusnya terus terang saya agak gemetaran tadi," katanya di Jakarta, Rabu. </div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Ia mengatakan, bahwa lingkaran paling terdekat presiden ternyata tidak steril karena ada ikhtiar-ikhtiar yang kasat mata dan membuka mata semua orang mengenai rekayasa yang intinya adalah mengintimidasi. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, dirinya memiliki praduga yang baik terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun demikian ia merasa ada hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan dalam lingkaran pembantu presiden. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Khusus Presiden saya masih punya praduga yang baik, namun izinkan saya menanyakan saja mengenai lingkaran kecil di sekitar beliau," katanya. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Ia menambahkan, saat ini pihaknya tidak memikirkan langkah politik selanjutnya terkait pengakuan Gayus tersebut. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Tidak ada, kami belum ada langkah apapun karena kami yakin koalisi adalah terus bersama-sama membangun pemerintahan ini." katanya. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, sesuai divonis tujuh tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus HP Tambunan memberikan pernyataan adanya rekayasa menyangkut kasus yang kini melanda dirinya. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Gayus HP Tambunan menuding Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, sebagai otak di balik kasus yang menimpa dirinya hingga divonis tujuh tahun penjara. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Gayus menyebutkan, Denny Indrayana pernah menjanjikan dirinya sebagai "whistle blower" saat pertemuan di Singapura. Gayus juga menyatakan dirinya juga dipojokkan untuk menyakut nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Tapi kenyataannya, Denny memojokkan saya termasuk Aburizal Bakrie (Ical)," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sumber: Tvone news </div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-72037825509438024802011-01-12T16:25:00.000-08:002011-01-12T16:26:20.663-08:00Akbar Faizal: Pemerintah Harus Hati-hati<div style="text-align: justify;"><b>Putusan MK ini berimplikasi Hak Menyatakan Pendapat bisa bergulir tanpa Demokrat.</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://media.vivanews.com/thumbs2/2010/12/29/102265_akbar-faizal--hanura-_300_225.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://media.vivanews.com/thumbs2/2010/12/29/102265_akbar-faizal--hanura-_300_225.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;">Politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Akbar Faizal, mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Hak Menyatakan Pendapat harus disetujui 3/4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai inkonstitusional. Akbar menyatakan putusan ini membuat posisi parlemen menguat.<br />
<br />
"Pemerintah juga semakin harus berhati-hati, konsisten dan arif dalam menjalankan pemerintahan," kata Akbar saat dihubungi <i>VIVAnews.com</i> di Jakarta, Rabu malam 12 Januari 2011.</div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Menurut dia, putusan MK ini berimplikasi Hak Menyatakan Pendapat bisa bergulir tanpa dukungan Partai Demokrat. "Konstelasi parlemen semakin berwarna," kata Akbar, satu dari tiga pemohon I gugatan uji materiil atas Pasal 184 ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sebelumnya, penggugat lainnya, politikus Golkar Bambang Soesatyo turut menyambut gembira putusan ini. Menurut Bambang, putusan ini membuka jalan bagi Hak Menyatakan Pendapat bisa lolos tanpa dukungan Partai Demokrat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Dengan dikabulkannya gugatan kami, artinya ke depan Presiden tidak boleh bermain-main dalam mengambil suatu keputusan. Sebab, hak penggunaan menyatakan pendapat di DPR dapat berjalan tanpa Demokrat, PAN, dan PKB," kata Bambang.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Itu juga berarti jalan untuk penuntasan kasus Century terbuka lebar tanpa tergantung pada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, dan kejaksaan. Dan ini pertama kali terjadi dalam peristiwa hukum kita, anggota DPR yang melakukan gugatan memiliki <i>legal standing</i> di MK, di mana gugatan atas UU yang dibuat DPR dapat dikoreksi oleh anggota DPR lainnya," ujar Bambang Soesatyo.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Hak menyatakan pendapat DPR adalah hak yang lebih kuat dari hak interpelasi dan hak angket. Hak ini berisi hak menyatakan pendapat atas dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dengan demikian, jika hak ini dikeluarkan, maka Mahkamah Konstitusi harus menindaklanjuti dengan sidang atas Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian jika terbukti seperti yang disampaikan DPR, MK memberikan putusan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk disidangkan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Untuk diketahui, Partai Demokrat merupakan fraksi terbesar saat ini, dengan jumlah anggota 148 orang atau 26,42 persen dari 560 anggota DPR. Namun, memakai asumsi 2/3 sebagai syarat, suara Demokrat jika ditambah anggota PAN dan PKB akan mencapai 222 orang alias lebih dari sepertiga anggota DPR. (art)• VIVAnews <b><br />
</b></div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-92089001978186791772011-01-12T16:21:00.000-08:002011-01-12T16:21:58.952-08:00Anis Matta: Keputusan MK Langkah Bagus<div style="text-align: justify;"><b>"Kalau pemerintah menyelesaikan masalah ini cepat, hak itu saya kira tidak perlu dipakai."</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://media.vivanews.com/thumbs2/2010/01/29/84387_wakil_ketua_dpr_anis_matta__priyo_budi_santoso___pramono_anung_300_225.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://media.vivanews.com/thumbs2/2010/01/29/84387_wakil_ketua_dpr_anis_matta__priyo_budi_santoso___pramono_anung_300_225.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b> </b>Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal dalam undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur syarat kuorum paripurna di parlemen untuk Hak Menyatakan Pendapat dari 3/4 kehadiran menjadi 2/3 saja merupakan langkah yang bagus.<br />
<br />
"Itu langkah bagus. Memang persyaratan sebelumnya itu kan impeachment itu hampir menjadi suatu yang mustahil, tapi dengan cara begini itu menjadi realistis," ujar Anis di DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Januari 2011.</div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Anis memastikan, bahwa fraksi PKS akan tetap konsisten dengan sikapnya mengenai kasus PT Bank Century di pansus DPR yang lalu. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Iya, kami konsisten. Sepanjang pemerintah tidak menyelesaikan masalah itu, kasus Century ini akan tetap menjadi isu sepanjang periode. Itu tidak akan mati," kata anis.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Menurut Anis, apabila dalam temuan DPR nanti terlihat bahwa pemerintah tidak menunjukkan usaha yang serius dari dalam penuntasan kasus Bank Century secara hukum, maka DPR bisa menggunakan haknya yang lebih lanjut, dalam hal ini Hak Menyatakan Pendapat.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Makanya makin kasus Century ini, ditunda-tunda oleh pemerintah, menurut saya ini justru makin memojokkan pemerintah sendiri," kata Anis.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Anis menambahkan bahwa sekarang hal ini tergantung kepada pemerintah. Jika pemerintah memberikan kesempatan kepada DPR untuk menggunakan hak tersebut, terkait penyelesaian hukum kasus Century, maka ada kemungkinan hak itu pakai oleh parlemen.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Tapi kalau pemerintah menyelesaikan masalah ini cepat, ya hak itu saya kira tidak perlu dipakai," kata anis.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">• VIVAnews <b><br />
</b></div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-69717669501313833392011-01-11T09:55:00.000-08:002011-01-11T09:55:53.768-08:00Mega: Penegakan Hukum Telah Kehilangan Martabat<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://media.tvone.co.id/uploads/image/09012011/09012011_Megawati_Soekarnoputri_pidato_%28Antara-Nyoman_Budhiana%29.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="http://media.tvone.co.id/uploads/image/09012011/09012011_Megawati_Soekarnoputri_pidato_%28Antara-Nyoman_Budhiana%29.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;">Ketua Umum DPP Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan prihatin dengan masih buruknya penegakan hukum di Indonesia. "Tahun 2010 diwarnai oleh memburuknya kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi dari tertib sosial dan rasa saling percaya. Hukum seolah-olah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan," katanya dalam keterangan pers menyambut Tahun 2011 yang disampaikan di Jakarta, Minggu (9/1).</div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Megawati menyatakan, begitu banyak kasus hukum yang "dipamerkan". "Penegakan hukum telah kehilangan martabat dan substansi keadilan, sehingga hukum lebih mudah ditegakkan pada rakyat jelata, namun tidak berdaya ketika menghadapi mafia pajak Gayus Tambunan, kejahatan perbankan seperti kasus Bank Century serta pencurian kekayaan alam kita," katanya.</div><br />
<div style="text-align: justify;">Hal inilah yang menjadi masalah pokok selama tahun 2010. Hukum justru takluk di telapak kaki kekuasaan, Menurut presiden RI kelima itu, dalam situasi hukum yang seperti ini, maka metode "street justice"(penegakan hukum di jalan, red) marak berkembang.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Kita menyaksikan betapa tahun 2010 ditandai oleh hadirnya kelompok dan individu yang merasa memiliki hak moral untuk bertindak atas nama hukum dan keadilan. Mereka membakar, mereka mengusir, mereka mengadili, bahkan ada yang terbunuh atas nama hukum, agama dan keadilan tanpa negara dapat berbuat banyak," katanya.</div><br />
Paradoks<br />
<br />
<div style="text-align: justify;">Tahun 2010 mengungkapkan tantangan dan keprihatinan yang tidak kalah gentingnya. Ada paradoks yang luar biasa terhadap prestasi perekonomian. Secara statistik, telah terjadi peningkatan prestasi makro ekonomi, namun di sisi lain, terdengar suara rintihan rakyat kelas bawah yang semakin terhimpit secara ekonomi dan tercampak secara sosial.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Menurut Megawati, tingkat kemiskinan terus bertahan, sementara angka pengangguran terus bertahta angkuh pada tingkat yang mencemaskan. "Dalam perspektif ekonomi nampak sebuah kondisi yang secara ideologis berseberangan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi ini merupakan lahan yang sangat subur bagi bersemainya benih-benih ketidakpuasan yang bisa berubah menjadi kekuatan yang mengancam persatuan bangsa," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Arah pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar telah membikin pemerintah lalai akan fungsi distribusi yang berkeadilan. "Sudah saatnya kita canangkan kembali cita-cita kemakmuran yang berkeadilan sebagai skala prioritas tertinggi," kata Megawati.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sebagai bangsa, kata Megawati, kualitas kepemimpinan Indonesia semakin tergerus oleh ketidakmampuan di dalam menentukan ke arah mana bangsa ini akan berlayar dan membangun harapan serta optimisme terhadap masa depan bangsa. "Saya paham betul bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini tidak kecil, tidaklah ringan. Karena itulah diperlukan konsolidasi dan mobilisasi semua kekuatan kolektif kita sebagai bangsa untuk bergotong royong menjawab tantangan tersebut," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Konsolidasi ini bukan soal bagi bagi kekuasaan. Tetapi soal ideologi, soal masa depan bersama yang diidealkan, soal "nation and character building"(membangun karakter bangsa) dan soal keberpihakan pada rakyat. Untuk itu semua, sebagai bangsa, harus berani memutar haluan dan mesti kembali mengukuhkan konsensus yang telah dicapai oleh para pendiri republik ini. "Pegangan kita sebagai bangsa cukup sederhana, tapi sangat jelas yaitu Pancasila. Jalan ini mungkin tampak absurb bagi banyak orang," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tetapi di fase pertarungan ideologis global saat ini, dia berkeyakinan bahwa kembali ke Pancasila adalah satu-satunya jalan yang tersisa bagi kita untuk bisa menapaki jalan menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Dengan 4 Pilar kehidupan berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, Bangsa Indonesia bisa melakukan evaluasi kembali, apakah kehidupan berbangsa dan bernegara telah sejalan dengan cita-cita proklamasi. "Bukankah kita seharusnya gelisah, ketika demokrasi yang kita bangun ternyata hanya sekedar alat kekuasaan, bahkan alat barter politik kekuasaan?," kata Megawati.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sepak bola AFF</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Secara khusus, Megawati juga menyoroti kesetiaan dan berkobarnya harapan rakyat dalam peristiwa sepak bola Piala AFF yang baru saja berlalu. "Semangat itulah yang juga harus ditunjukkan oleh generasi muda kita. Bagaimanapun juga kita memiliki pekerjaan besar untuk menyiapkan generasi penerus bangsa agar mereka semakin sadar terhadap sejarah. Terpanggil oleh cita-cita para pendiri republik, memahami arah ideal atas cita-cita besar kemerdekaan Indonesia sebagai jembatan emas yang memakmurkan seluruh rakyat tanpa kecuali," katanya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Indonesia mendambakan generasi penerus yang selalu setia untuk mengembleng diri dan dengan nasionalisme yang berkobar-kobar untuk tampil lebih baik. "Sudah saatnya regenerasi bangsa ditempatkan secara ideal untuk melanjutkan kepemimpinan nasional di masa yang akan datang agar kembali jayalah Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata Mega. (Ant)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sumber : Tvone news </div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-43200023012432228542010-12-27T13:57:00.000-08:002011-01-11T09:56:41.055-08:00Yenny Wahid Jadi Ketua Umum PKB Gus Dur<b>Hasil Muktamar segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM, tetap dengan nama PKB.</b><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVrpwRpHl3_7g79OlTVY-He9BFIysyuNkw93nCtZRZwhEdoLhvnbjccbX-5g8XVEtXtdCYoOVkoNBIJNRYL9RMj_CylRqfgkiLiM4Pw8lQCLPjMwfxpJIsEoJ3j-CVNIjQp6YGw1H1znfo/s1600/60114_yenny_wahid_300_225.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVrpwRpHl3_7g79OlTVY-He9BFIysyuNkw93nCtZRZwhEdoLhvnbjccbX-5g8XVEtXtdCYoOVkoNBIJNRYL9RMj_CylRqfgkiLiM4Pw8lQCLPjMwfxpJIsEoJ3j-CVNIjQp6YGw1H1znfo/s200/60114_yenny_wahid_300_225.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b> </b><b></b>Muktamar III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pro-Gus Dur atau Abdurrahman Wahid memilih Yenny Wahid sebagai Ketua Dewan Tanfidz. Putri Gus Dur tersebut terpilih dengan suara aklamasi. <br />
<br />
Muktamar juga memilih KH Ahmad Sahid sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Gus Dur, Senin 27 Desember 2010. Muktamar ini, didahului dengan peringatan Haul ke I Abdurrahman Wahid di GOR Kertajaya dan dilanjutkan di Hotel Garden Palace, Jalan Yos Sudarso, Surabaya.</div><br />
<a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Panitia Muktamar yang juga Ketua Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa Jatim Pro Gus<b> </b>Dur, Ahmad Rijal mengatakan hasil Muktamar di Surabaya itu segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM, tetap dengan nama PKB. </div><br />
<div style="text-align: justify;">Dikatakan, sejak awal komitmen yang tercantum dalam muktamar adalah PKB Gus Dur tidak akan menjelma sebagai partai baru. "Sebab, Muktamar III ini merupakan amanah dari Muktamar II Semarang 2005 silam lalu. Selanjutnya, terkait prioderisasi, muktamar digelar pada 2010 bukan 2013."</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dia menambahkan PKB yang dikomandoi Yenni Wahid merupakan PKB yang murni mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang diusung KH Abdurrahman Wahid.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Kami tetap dengan PKB yang ini, dan perlu dicatat tidak ada pembentukan partai baru," tegas Ahmad Rijal.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Dia pun yakin partai tersebut bisa maju ke Pemilu 2014 dengan kekuatan penuh.</div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Ditanya, keberatan PKB Pro Muhaimin Iskandar, Rizal tidak mempermasalahkan. "Silakan saja jika mereka (PKB Muhaimin) menggungat, kami tidak takut. Kami siap meladeni, mari kita gugat-gugatan," tantangnya.</div><br />
<b>Sumber: Laporan: Tudji Martudji | Surabaya, umi</b></div><div style="text-align: justify;"> • VIVAnews </div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-84371616854068112432010-12-27T12:17:00.000-08:002011-01-11T09:57:30.769-08:00Penetapan atau Pemilihan, Sultan Pilih Mana?<div style="text-align: justify;"><b>Pada 2007, Sultan menolak melanjutkan jabatan gubernur, bahkan meminta pemilihan segera.</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgODS37bvGM8CVVaFY5O6r-bZAT_0dDHuxjzmKVlw9KPizERfAamakrn_NAnxWL-KU9r2DltRv4sHvblBsiOUYEVbMV5sK0tEMpOzIDNUam3nQQK4345hAYOIuaDLTFdbWK8gyndlBi07rH/s1600/55345_sri_sultan_hamengkubuwono_x_300_225.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgODS37bvGM8CVVaFY5O6r-bZAT_0dDHuxjzmKVlw9KPizERfAamakrn_NAnxWL-KU9r2DltRv4sHvblBsiOUYEVbMV5sK0tEMpOzIDNUam3nQQK4345hAYOIuaDLTFdbWK8gyndlBi07rH/s200/55345_sri_sultan_hamengkubuwono_x_300_225.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: justify;"><b></b>Senin, 13 Desember 2010, ribuan orang di Yogyakarta menyemuti pelataran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Siang itu, anggota Dewan setempat membahas keistimewaan Yogyakarta. Mayoritas fraksi, kecuali Demokrat, menyatakan sikap: mendukung penetapan otomatis Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY.<br />
<br />
Namun sebuah pertanyaan masih menggantung. Raja Yogyakarta sendiri, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendukung opsi yang mana? Pertanyaan itu pula yang dilontarkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sabtu kemarin di Yogyakarta.</div><a name='more'></a><div style="text-align: justify;">Tiga tahun lampau, Sultan pernah lantang menyatakan memilih jalan demokrasi. Dia secara terbuka mengutarakan mendukung diadakannya pemilihan gubernur di DIY. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingat dengan baik pernyataan-pernyataan Sultan Hamengkubuwono X tiga tahun silam itu. Saat itu, kata SBY, dalam dua kali kesempatan berbeda Sultan secara eksplisit menyatakan ketidaksediaannya menjadi gubernur untuk periode ketiga.</div><br />
<div style="text-align: justify;">Menjelang berakhirnya masa jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY periode 2003-2008, masih kata SBY, terjadi dinamika politik. Di tahun 2007 muncul perdebatan, bagaimana kelanjutan DIY setelah habis masa jabatan kedua Sultan sebagai gubernur. "Ada yang bilang lanjut dan ada yang bilang harus ada aturan baru," kata SBY dalam siaran pers yang berlangsung di Kantor Presiden, 2 Desember 2010 lalu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tahun itu, saat Sultan berulang tahun ke-61 pada 7 April 2007, dalam orasi budaya di depan publik, SBY mengisahkan, Sultan menyatakan tak bersedia lagi menjadi gubernur setelah masa jabatannya selesai tahun 2008. "Beberapa saat kemudian, 18 April 2007, Sultan kembali menjelaskan tidak ingin menjadi gubernur lagi. Ini saya ikuti dengan seksama," kata SBY.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bukan hanya tak menginginkan posisi gubernur lagi, Sultan juga mendesak agar pemilihan Gubernur DIY 2008-2013 dilakukan segera. "Tidak perlu ada penundaan, sesuaikan saja dengan berakhirnya masa jabatan gubernur pada Oktober 2008," kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta, 8 Agustus 2007, seperti dilansir Kantor Berita <i>Antara</i>.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Bahkan, Sultan HB X ketika itu menyatakan jika memang pemilihan gubernur dianggap mendesak, maka pelaksanaannya bisa ditetapkan melalui Keputusan Presiden, tidak perlu menunggu Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY disahkan. "Kalau menunggu RUUK, belum jelas kapan akan disahkan, karena itu KPUD DIY hendaknya mulai melakukan persiapan untuk melaksanakan pemilihan gubernur," katanya saat itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Meski keinginan itu disampaikan secara eksplisit dan disampaikan di depan publik, Presiden Yudhoyono--yang mempertimbangkan situasi politik ketika itu--mengambil inisiatif memperpanjang masa jabatan Sultan sebagai gubernur pada 2008-2011. SBY tak menuruti keinginan Sultan saat itu agar segera digelar pemilihan kepala daerah.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"<i>Alhamdullilah</i>, Beliau bersedia diperpanjang selama tiga tahun. Dalam masa perpanjangan tiga tahun inilah kita ingin dengan jernih memikirkan dan merumuskan UU yang tengah kita godok bersama, yang tepat dan bisa menjawab semuanya," kata SBY.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tentang keputusan perpanjangan masa jabatannya itu, usai bertemu Presiden di Kantor Kepresidenan pada 7 Oktober 2008, Sultan menyatakan, "Saya tidak keberatan atau mempersoalkan keputusan Presiden, baik melalui Keppres atau Perppu, asal tidak untuk lima tahun karena saya juga punya tanggung jawab lain." </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Namun, belakangan, Sultan menjelaskan bahwa pernyataan dia pada 7 April 2007 itu semata merupakan manuver terhadap Pemerintah Pusat. Pada 3 Maret 2008, Sultan menjelaskan bahwa pernyataannya tak bersedia lagi menjadi gubernur itu dikarenakan undang-undang mengatur seseorang hanya boleh menjadi kepala daerah selama dua periode saja. Selain itu, tidak ada aturan hukum yang menyatakan secara eksplisit bahwa Gubernur DIY adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">"Bunyi Undang-undang 22/1999 maupun Undang-undang 32/2004 adalah keluarga Keraton Yogyakarta dan keluarga Pakualaman. Tidak ada yang menyebut Sultan Yogyakarta sebagai Gubernur DIY," kata Sultan yang diangkat menjadi Gubernur sejak 1998 melalui Keputusan Presiden itu.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Supaya tidak melanggar konstitusi, kata Sultan, dia lebih baik menyatakan tidak bersedia. "Karena undang-undangnya tidak ada. Mana undang-undang yang menjamin saya bisa menjabat ketiga atau keempat kali?" kata dia seperti dilansir harian <i>Kedaulatan Rakyat</i>.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, menyatakan, Sultan sebenarnya mendukung sistem di mana gubernur DIY ditentukan melalui penetapan--meski beberapa kali mengungkapkan perlu ada pemilihan. Pernyataan 2007 itu, kata Ari, harus dibedakan dengan pernyataan tahun 2008.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Di tahun 2007, terjadi kebuntuan karena belum ada kejelasan penyelesaian UU Keistimewaan Yogyakarta. Sultan lalu menyatakan tak ingin melanjutkan jabatan gubernur. "Padahal, aspirasi publik sebenarnya menginginkan penetapan," kata Ari.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pada tahun 2008, Sultan lalu menyatakan pernyataan April 2007 itu sebagai manuver. Di mata Ari, ini membuktikan bahwa Sultan sebenarnya cenderung ingin agar Gubernur DIY ditetapkan. "Secara normatif terkesan berubah-ubah, namun secara ilmu politik, itu manuver," kata Ari saat diwawancara <i>VIVAnews.com</i>.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Saat UGM mengajukan naskah akademik yang menempatkan Sultan sebagai Parardhya (semacam kepala negara, bukan kepala pemerintahan), Sultan juga tidak pernah memberikan pernyataan tegas setuju atau tidak. Saat ditanyakan, apakah mendukung penetapan atau pemilihan, Sultan selalu memulangkan pertanyaan itu. "Tanyakan saja pada rakyat," kata Ari menirukan. (kd)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Sumber: VIVAnews </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2012515937160420046.post-62715640004443645152010-12-26T15:42:00.001-08:002011-01-02T11:31:45.393-08:00Presiden Buka "Bali Democracy Forum" ke-3<div style="text-align: justify;">Nusa Dua - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis pagi membuka Bali Democracy Forum ke-3 yang diselenggarakan di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Bali, 9-10 Desember 2010.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Pembukaan Bali Democracy Forum ke-3 bertajuk "Demokrasi untuk Peningkatan Perdamaian dan Stabilitas" itu dimulai pada pukul 10.00 WITA di Nusantara Room.</div><a name='more'></a><br />
<div style="text-align: justify;">Beberapa kepala negara/pemerintahan akan berpidato pada acara pembukaan yaitu Presiden Yudhoyono yang bertindak sebagai <i>chairman</i>, Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak sebagai <i>co-chairman</i>, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Empat Kepala negara/pemerintahan dan 18 pejabat setingkat menteri menghadiri BDF ke-3 yang diikuti oleh peserta dari 71 negara dan peninjau.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Jumlah tersebut meningkat drastis dari penyelenggaraan BDF pertama pada 2008 yang dihadiri 40 negara peninjau dan pada 2009 yang dihadiri 48 negara dan peninjau.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">BDF ke-3 akan membahas hubungan antara demokrasi dan perdamaian sekaligus mengidentifikasi bagaimana pembangunan dapat meningkatkan proses perdamaian. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Para peserta akan bertukar pandangan dan pengalaman tentang cara mencegah ekskalasi konflik dalam sistem demokrasi guna menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Mereka juga akan membahas bagaimana sistem demokrasi dapat menolong untuk menghindarkan konflik dan kekerasan, dan mengapa perkembangan demokrasi dan ekonomi penting untuk pembangunan perdamaian.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">BDF ke-3 akan menghasilkan<i> chairman`s statement</i> berupa rekomendasi komprehensif tentang peran demokrasi dalam peningkatan perdamaian dan stabilitas berdasarkan hasil forum selama dua hari. </div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"><i>Chairman`s statement</i> itu akan berfungsi sebagai program dan aktivitas yang akan dilaksanakan pada 2011 oleh<i> Institut for Peace and Democracy </i>(IPD) dengan dukungan semua partisipan BDF.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Selama 2010, IPD telah mengorganisasi sejumlah aktivitas termasuk<i> workshop </i>internasional untuk kemajuan demokrasi di kawasan, kuliah umum tentang demokrasi, dan program kunjungan pemilihan umum.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Tujuan utama BDF adalah membangun sebuah forum untuk kerja sama regional dalam meningkatkan pembangunan politik melalui dialog dan pertukaran pengalaman guna memperkuat institusi demokrasi di wilayah sekaligus mendorong proses pembelajaran dan pertukaran pengalaman di antara negara-negara untuk memelihara perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di Asia dan sekitarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">BDF ke-3 selama dua hari akan menggelar debat umum serta sesi interaktif pertama bertema demokrasi untuk menghindari kekerasan dan konflik serta sesi interaktif kedua tentang pembangunan ekonomi dan demokrasi untuk menciptakan perdamaian.</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><div style="text-align: justify;">Presiden Yudhoyono dan Presiden Lee Myung-Bak pada Kamis siang dijadwalkan memberikan pernyataan bersama usai pembukaan BDF ke-3. (D013/B013/A038)</div><div style="text-align: justify;"><br />
</div><address>Sumber:</address><address>http://www.antaranews.com/berita/1291861889/presiden-buka-bali-democracy-forum-ke-3</address>BMPC BUDAYAhttp://www.blogger.com/profile/04909282606388376769noreply@blogger.com0