Guru Besar Universitas Indonesia Prof Anhar Gonggong mengatakan, tradisi transaksi dalam politik di Indonesia sudah kelewatan dan tidak lagi menunjukkan politik yang berwawasan kebangsaan. "Transaksi dalam politik biasa, tetapi di Indonesia sudah kelewatan," katanya dalam dialog "Wawasan Kebangsaan Pancasila" di Aula Martabe Pemprov Sumut di Medan, Senin malam (24/1).
Dialog itu diselenggarakan Lembaga Penggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB), Alumni Lemhannas Komisariat Wilayah Sumut, Yayasan Nabil dan Pemprov Sumut. Anhar Gonggong yang lebih dikenal sebagai sejarawan itu mengatakan, banyaknya masalah yang melanda bangsa Indonesia karena sebagian besar elite politik nasional tidak lagi menunjukkan perilaku yang berwawasan kebangsaan.
Ironisnya lagi, katanya, sebagian besar elite politik nasional itu juga tidak pernah menjalankan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang sesuai dengan Pancasila. Sebagian kelompok, lanjut dia, selalu merasa paling benar dan paling hebat sehingga berupaya untuk menafikan kebenaran pihak lain. "Republik ini `celaka` karena Pancasila tidak dijalankan dengan benar," katanya.
Sejarawan senior itu menambahkan, kurangnya wawasan kebangsaan Pancasila di kalangan politisi nasional dapat dilihat dari banyaknya transaksi kepentingan. Memang dalam politik, hal itu tidak dapat dihindari karena berbedanya kepentingan yang muncul di kalangan anak bangsa. Namun seharusnya, transaksi politik itu tidak mengaburkan kebenaran serta tujuan utama berbangsa dan bernegara yakni untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Dalam faktanya, transaksi politik yang terjadi justru menafikan dua hal tersebut karena hanya bertujuan untuk mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. "Dalam politik memang selalu ada transaksi, tetapi di kita (bangsa Indonesia) kelewatan," katanya.
Ia juga menyebutkan, kondisi yang berkembang dewasa ini seharusnya mendorong semua pihak agar mengkaji ulang wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang Pancasila. (Ant)
Tvone.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar