Transaksi Politik di Indonesia Kelewatan

Guru Besar Universitas Indonesia Prof Anhar Gonggong mengatakan, tradisi transaksi dalam politik di Indonesia sudah kelewatan dan tidak lagi menunjukkan politik yang berwawasan kebangsaan. "Transaksi dalam politik biasa, tetapi di Indonesia sudah kelewatan," katanya dalam dialog "Wawasan Kebangsaan Pancasila" di Aula Martabe Pemprov Sumut di Medan, Senin malam (24/1).

Bambang Soesatyo: Satgas Lebih Prioritaskan Agenda Politik

Anggota Komisi I DPR RI (bidang Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Kepolisian), Bambang Soesatyo menyatakan, sudah terbukti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lebih memprioritaskan agenda politiknya, bukan memerangi mafia hukum serta mafia pajak.

"Maka, sudah cukup alasan bagi Presiden untuk membubarkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH)," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Priyo: Lingkaran Dalam Istana Tidak Steril

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai lingkaran dalam istana tidak steril dan memiliki kepentingan terkait dengan pengakuan mafia pajak Gayus HP Tambunan yang merasa diintimidasi oleh Satgas Mafia Hukum.

"Saya sedih sekali, saya kebetulan mendengarkan secara langsung pengakuan dari Gayus Tambunan terhadap lingkaran-lingkaran istana, Deny Indrayana dan seterusnya terus terang saya agak gemetaran tadi," katanya di Jakarta, Rabu.

Akbar Faizal: Pemerintah Harus Hati-hati

Putusan MK ini berimplikasi Hak Menyatakan Pendapat bisa bergulir tanpa Demokrat.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Akbar Faizal, mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan Hak Menyatakan Pendapat harus disetujui 3/4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai inkonstitusional. Akbar menyatakan putusan ini membuat posisi parlemen menguat.

"Pemerintah juga semakin harus berhati-hati, konsisten dan arif dalam menjalankan pemerintahan," kata Akbar saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Rabu malam 12 Januari 2011.

Anis Matta: Keputusan MK Langkah Bagus

"Kalau pemerintah menyelesaikan masalah ini cepat, hak itu saya kira tidak perlu dipakai."

 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anis Matta, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal dalam undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur syarat kuorum paripurna di parlemen untuk Hak Menyatakan Pendapat dari 3/4 kehadiran menjadi 2/3 saja merupakan langkah yang bagus.

"Itu langkah bagus. Memang persyaratan sebelumnya itu kan impeachment itu hampir menjadi suatu yang mustahil, tapi dengan cara begini itu menjadi realistis," ujar Anis di DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Januari 2011.

Mega: Penegakan Hukum Telah Kehilangan Martabat

Ketua Umum DPP Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan prihatin dengan masih buruknya penegakan hukum di Indonesia. "Tahun 2010 diwarnai oleh memburuknya kepatuhan pada hukum yang merupakan fondasi dari tertib sosial dan rasa saling percaya. Hukum seolah-olah ditampilkan sebagai garda terdepan untuk melayani keadilan," katanya dalam keterangan pers menyambut Tahun 2011 yang disampaikan di Jakarta, Minggu (9/1).

Yenny Wahid Jadi Ketua Umum PKB Gus Dur

Hasil Muktamar segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM, tetap dengan nama PKB.

 Muktamar III Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pro-Gus Dur atau Abdurrahman Wahid memilih Yenny Wahid sebagai Ketua Dewan Tanfidz. Putri Gus Dur tersebut terpilih dengan suara aklamasi.

Muktamar juga memilih KH Ahmad Sahid sebagai Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Gus Dur, Senin 27 Desember 2010. Muktamar ini, didahului dengan peringatan Haul ke I Abdurrahman Wahid di GOR Kertajaya dan dilanjutkan di Hotel Garden Palace, Jalan Yos Sudarso, Surabaya.